menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Peraturan menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : Per. menteri tenaga kerja dan transmigrasi

(e) Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan. 01/Men/1988 Tentang Kwalifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap: Tipe Dokumen: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Kategori: Norma,Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) K3 terkait Bidang Uap: Bahasa: Indonesia: Singkatan Bentuk: Permenakertrans: Nomor. Peraturan ini sebelumnya mencabut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE 238/MEN/PPK-NK/XI/2010. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. 15, BN. 02/Men/1980 . Berlaku pula aturan baru Peraturan. d. Marsun, BE Praktisi Anggota 11. Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja ini, maka Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor SE-02/Men/1978 dinyatakan tidak berlaku Iagi. NOMOR : 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 1008, jdih. Metode: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Satker: Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi | Tanggal: 26-09-2023 s/d 03-10-2023. bahwa dalam pembuatan, pemasangan, pemakaian, pengisian dan perawatan bejana tekanan terkandung bahaya potensial bagi. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R. 6, BN. 22/MEN/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pemukiman Transmigrasi; 8. Per. 4 Tahun 1980. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No : PER. Kep. 03/Men/ Tahun 1978. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan PerusahaanDownload Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. ABSTRAK PERATURAN. Menteri adalah Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi. 03/Men/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja: Tipe Dokumen: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMI- GRASI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KERJA. Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan. 01/MEN/1989 tentang Kwalifikasi dan Syarat-Syarat Operator Keran Angkat. (2) Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan. 04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan. Kep. Diundangkan di Jakarta . 6. id : 18 hlm. 11/MEN/X/2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Tahun : 2019. Data PPID Per Kategori. Pasal 1 Yang dimaksud dengan: (a). Terima kasih sudah berkunjung. Pusat Data. Per. HPS: 8,0 M. di Lihat 150 kali . 1. bahwa ketentuan yang diatur dalam Kep utusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. #kementerian-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kemenakertrans. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 3. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 23 Maret 2004; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR. republik indonesia, patrialis akbar, sh. Mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Sistem Manajemen K3 (SMK3) khususnya manajemen resiko terhadap bahan kimia berbahaya yang digunakan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. kep. 15/MEN/VII/2005 melalui link di bawah ini: Download PDF (63. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor PER. e. 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan, sehingga perluPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Surakarta: D-III4. Pasal 1 . Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 099. 04/MEN/III/2007 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN BALAI LATIHAN. Per. TBN = Tambahan Berita Negara. Kembali. h u k u m on lin e. TB Simatupang No. (2) Berdasarkan data serikat. 3. bahwa dalam pembuatan, pemasangan, pemakaian, pengisian dan perawatan bejana tekanan. 21/MEN/IX/2009 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ke-114 peserta tersebut, sebanyak 96 peserta. 02/MEN/II/2009 . 31 Desember 2021: Kementerian Perindustrian: 5. Kepmenaker 609 Tahun 2012 merupakan peraturan yang dijadikan pedoman apabila ada kasus kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Demikian, agar saudara memperhatikan dan melaksanakan Surat Edaran ini. BAB I KETENTUAN UMUM. 609 382. Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan. Judul Peraturan. 7. 79/MEN/1977. 371. 79/MEN/1977. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak. 234/men/2003 – waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor :. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kepts. - dicabut dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor per. Peraturan Menteri ini meliputi kwalifikasi juru las untuk ketrampilan pengelasan sambungan las tumpul dengan proses las busur listrik, las busur listrik submerged, las gas busur listrik tungstem, las. 79/Men/1977. Semoga informasi ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE. 922. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin. 158 Tahun 1972 Tentang Program Operasionil, serentak, singkat, padat, untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. BAB II NOMENKLATUR Pasal 2 Nomenklatur UPT terdiri dari: a. TENTANG. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3 UUndang-Undang Republik Indonesiandang-Undang Republik Indonesia NNomor 21 Tahun 2003omor 21 Tahun 2003. PER-04/MEN/1987 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan ; c. Faksimile : (021) 5274929. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER. (2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional 2. b. Peraturan Perundang-Undangan. peraturan menteri tenaga kerja dan. Mohon cek ulang tautan pada browser atau hubungi [email protected] Halaman Utama. Keputusan Menteri Nomor B. 91 KB) Preview PDF. Tipe Dokumen. X. Per. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Menimbang : a. Pengertian komponen upah. Klasifikasi. 3. bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | JDIH Nasional ; Ikuti kami: Toggle navigation. 351, jdih. Per. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] Pro. 01/Men/1976 Tentang Kewajiban Latihan. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. diundangkan di jakarta. Perusahaan yang sama adalah perusahaan yang berada dalam satu badan hukum. Hits : 528 kali dikunjungi. Permenaker yang mengatur tentang APAR adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dengan: a. Berlaku Tanggal. 1) Perusahaan di bidang pertambangan umum termasuk perusahaan jasa. a. Kementerian sumber daya mineral dan energy (Kemenesdm) Ministry of Energy and Mineral Resources: 28: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Ministry of Manpower and Transmigration: 29: Kementrian Keuangan: Ministry of Finance: 30: Kementrian Pekerjaan Umum: Ministry of Public Work: 31:. (2) Untuk mengukur kinerja penerapan SMK3 di perusahaan dilakukan audit SMK3. MENTERI . - 11 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Menimbang: 1. 04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan APAR. Hits : 7,921 kali dikunjungi. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA . bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum; b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. produktivitas tenaga kerja; e. Post Date : 2019-04-26 08:21:56. Kategori. 15/MEN/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu: Tajuk Entri Utama: Indonesia. 01/Men/1976 Tentang Kewajiban Latihan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013. si lampiran i peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor : per- 15/men/viii/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja 6 rasio jumlah petugas p3k di tempat kerja dengan jumlah pekerja berdasarkan. 6. 255/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Surat tersebut. data ppid per kategori. 19 Bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Bentuk Singkat Permenaker Tahun 2012 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 14 November 2012 Tanggal. Judul. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 242/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007; c. Drs. BAB II PENGERAHAN Bagian Kesatu Pengurusan SIP Pasal 2 (1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP dari Menteri. (2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Tahun. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 253); MEMUTUSKAN: Menetapkan :. sejak 23. Per. (2) Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Nawawi Praktisi Anggota 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah.